Wapres Harapkan Masterplan Industri Halal Indonesia Masuk Agenda Pembangunan Nasional
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta-Salah satu agenda utama dalam pengembangan ekonomi syariah yang terus diupayakan pemerintah saat ini adalah mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia yang ditargetkan pada 2024 mendatang.
Untuk mempercepat tercapainya hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta Masterplan Industri Halal Indonesia yang sedang disusun KNEKS agar segera dituntaskan dan masuk dalam agenda pembangunan nasional.
“Saya minta supaya Masterplan Industri Halal (Indonesia) itu segera tuntas dan masuk dalam agenda pembangunan nasional,” pinta Wapres saat memimpin Rapat Pleno KNEKS 2022 di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, Senin (30/05/2022).
Lebih lanjut, pada rapat pleno yang mengusung tema “Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia” ini, Wapres juga meminta agar pemutakhiran data ekonomi syariah segera diselesaikan.
“Seperti yang diminta oleh BPS tentang ruang lingkup, ini menjadi sangat penting supaya nanti standar kita bisa sesuai dengan apa yang berkembang di dunia internasional,” tegasnya.
Selain itu, hal penting lain yang tidak luput dari perhatian Wapres pada kesempatan ini adalah mengenai bisnis proses sertifikasi halal yang juga diminta agar terus diperkuat.
“Proses bisnis sertifikasi halal perlu terus diperkuat, dengan penataan proses sertifikasi dari hulu sampai hilir, termasuk terkait penganggaran dan fasilitasi sertifikasi 10 juta produk UMKM halal,” perintahnya.
Adapun mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi seluruh produk halal di tanah air, Wapres meminta agar pelibatan berbagai lembaga seperti BAZNAS perlu dilakukan dengan pembiayaan yang tidak harus ditanggung APBN.
“Seperti BAZNAS, beberapa lembaga lain bisa kita ikut sertakan dan semuanya tidak harus ditanggung oleh APBN dan itu bukan tidak mungkin,” yakinnya.
Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa dalam pengembangan industri halal, pembangunan dan pemanfaatan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus dioptimalkan. Demikian pula peningkatan TKDN dan penciptaan bahan/produk substitusi impor yang juga perlu terus didorong.
“Kemudian yang saya minta juga mengenai KIH agar terus dioptimalkan. Bukan hanya membuka tetapi juga bagaimana memasukkan para pengusaha ke dalam KIH itu,” terangnya.
Lebih jauh, terkait pengembangan Industri Jasa Keuangan Syariah, Wapres meminta agar landasan regulasi yang tepat untuk implementasi layanan syariah jaminan sosial segera dibuat, termasuk pengembangan inovasi produk keuangan syariah yang mendukung.
“Dan mengenai percepatan pilot project Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah, bisa didorong lebih cepat lagi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” pintanya.
Kemudian, dalam upaya pengembangan dan perluasan usaha syariah, Wapres mengharapkan agar pengembangan UMKM melalui Securities Crowdfunding Syariah (SCF) dan inkubasi bisnis syariah diakselerasi. Termasuk, ia meminta agar titik-titik Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS) juga diperbanyak sekaligus dipastikan aspek perlindungan konsumen, pemenuhan sertifikasi, dan pembinaan pengusaha yang berkelanjutan.
“Saya tertarik untuk terus memperluas zona kuliner aman halal dan sehat. Itu saya kira supaya didorong di berbagai daerah,” harapnya.
Terakhir, dalam bidang Ekosistem dan Infrastruktur Syariah, Wapres menegaskan perlunya fasilitasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai katalisator percepatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
“Dengan dibentuknya Komite Daerah mungkin semua ini bisa lebih cepat lagi. Menurut saya KDEKS menjadi sangat penting perannya, termasuk (untuk) menggerakan wakafnya, zakatnya, dan lain-lain,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat ini di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris Eksekutif KNEKS, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua DJK OJK Wimboh Santoso, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain, Plt. Asisten Ekonomi dan Keuangan Sri Komsiyatun, serta Sekretaris Pribadi Wapres Sholahudin Al Aiyub. (rls)